Penulis: Adv. Yulianto Kiswocahyono.,SE.,SH.,BKP Praktisi Ekonomi, Hukum Perpajakan (Ketua DPC FERADI WPI Sidoarjo)
Melihat kondisi Indonesia hari ini adalah melihat sebuah negara yang sedang berada di persimpangan jalan krusial. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan resiliensi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif stabil dan konsumsi masyarakat yang terjaga. Namun, di sisi lain, komunitas praktisi baik ekonom, pelaku usaha, maupun ahli hukum melihat adanya alarm kewaspadaan tinggi akibat kombinasi tekanan eksternal dan kerentanan struktural di dalam negeri.
1. Sisi Ekonomi: Menghadapi Tekanan Kurs dan Biaya Input Industri
Dari perspektif praktisi ekonomi dan dunia usaha, tantangan paling nyata saat ini adalah fluktuasi tajam nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan tingginya ketidakpastian geopolitik global. Pelemahan mata uang tidak sekadar angka di atas kertas, melainkan pukulan langsung bagi sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.Praktisi menilai, jika kondisi ini berlangsung berlarut-larut, risiko imported inflation (inflasi akibat barang impor yang mahal) akan menekan daya beli masyarakat bawah. Sektor riil menuntut pemerintah tidak hanya mengandalkan intervensi moneter dari Bank Indonesia, tetapi juga mempercepat kebijakan struktural seperti substitusi impor, hilirisasi yang berkeadilan, dan insentif nyata bagi industri berorientasi ekspor untuk memperkuat pasokan valuta asing nasional.
2. Sisi Tata Kelola: Ujian Berat Akuntabilitas Program Strategis
Dari kacamata praktisi kebijakan publik dan hukum, sorotan utama tertuju pada efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program-program strategis nasional skala besar. Anggaran negara yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, ketahanan pangan, dan peningkatan gizi masyarakat harus diawasi dengan sistem yang super ketat.Berkaca dari berbagai evaluasi, praktisi mengingatkan bahwa digitalisasi birokrasi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan transparansi rantai pasok (supply chain) dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik mark-up atau pemanfaatan entitas pihak ketiga yang terafiliasi secara tidak wajar. Pendekatan pengawasan harus digeser dari sekadar formalitas administratif menjadi audit investigatif yang berbasis hasil riil di lapangan (output-based).
3. Sisi Investasi: Kebutuhan Mutlak akan Kepastian Hukum
Bagi praktisi hukum bisnis dan investasi, daya tarik Indonesia di mata investor global saat ini diuji oleh konsistensi regulasi. Investor tidak hanya mencari insentif pajak atau upah buruh yang kompetitif, melainkan prediktabilitas hukum jangka panjang.Adanya tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah, serta kebijakan sektor fiskal yang kadang dinilai terlalu agresif demi mengejar target jangka pendek, sering kali menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi jangka panjang. Hukum harus diposisikan sebagai instrumen yang memberikan kepastian berusaha dan melindungi investasi yang sehat, bukan sebagai sumber ketidakpastian baru.
Rekomendasi Praktisi untuk Arah Kebijakan ke Depan
Untuk menjaga momentum pertumbuhan dan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), komunitas praktisi merekomendasikan tiga langkah strategis:
- Sinkronisasi Kebijakan Fiskal-Moneter-Riil: Penguatan rupiah harus didukung oleh perbaikan neraca dagang secara riil, bukan sekadar instrumen suku bunga tinggi yang justru dapat mengerem kredit perbankan ke sektor usaha.
- Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ): Menutup celah korupsi sistemik dalam proyek negara dengan memperketat verifikasi vendor, transparansi harga pasar, dan pelibatan aktif lembaga pengawas independen.
- Fokus pada Kualitas SDM dan Lapangan Kerja Berkualitas: Mengalihkan fokus pertumbuhan ekonomi dari yang bersifat padat modal (capital-intensive) menuju sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar demi memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
Indonesia memiliki modal fundamental yang kuat untuk menjadi pemain utama di kancah regional maupun global. Namun, keberhasilan itu sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk melakukan otokritik, menyerap aspirasi praktisi di lapangan, dan mengeksekusi reformasi tata kelola secara konsisten dan tanpa kompromi.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis Adv. Yulianto Kiswocahyono.,SE.,SH.,BKP dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi newstimes.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
