NEWS TIMES — Menjelang penutupan tahun anggaran, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kembali meningkat tajam. Kondisi ini, menimbulkan keresahan masyarakat, dan pelaku usaha karena gelombang SP2DK dianggap datang tanpa jeda dan dengan tenggat penyelesaian yang sangat singkat.
SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yaitu surat resmi dari DJP yang dikirim kepada wajib pajak ketika terdapat, data yang tidak sinkron, perbedaan laporan, indikasi ketidaksesuaian transaksi, atau informasi dari pihak ketiga yang perlu dikonfirmasi.
Salah satu Anggota Komisi XI DPR menyoroti pola pengiriman SP2DK yang selalu melonjak pada kuartal akhir dan meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertindak lebih selektif serta proporsional.
“SP2DK yang melonjak setiap akhir tahun bisa menciptakan persepsi negatif. Jangan sampai WP yang taat malah ikut terbebani,” ujar anggota Komisi XI.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajaka (DJP) menegaskan bahwa, SP2DK bertujuan memberikan ruang bagi WP untuk menyampaikan penjelasan.
“Ini bukan pemeriksaan. SP2DK adalah kesempatan dialog untuk memperbaiki data,” ujar perwakilan DJP.
Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jatim Yulianto Kiswocahyono, SE.,SH.,BKP mengatakan, Pengawasan penting, tapi jangan membuat WP patah semangat dan resah. Lonjakan SP2DK tidak bisa dilepaskan dari aspek psikologis dan relasi antara fiskus dan wajib pajak.
“Tidak ada yang salah dengan pengawasan. Yang keliru adalah ketika volume SP2DK naik drastis tanpa edukasi yang memadai. Banyak WP patuh merasa seolah-olah mereka dicurigai,” ujar Yulianto Praktisi Perpajakan kepada Newstimes.id, Jumat (5/12/2025).
Menurut Yulianto, akhir tahun adalah waktu paling tidak ideal untuk mengirim SP2DK dalam jumlah besar.
“Perusahaan sedang menutup laporan keuangan. Ketika SP2DK datang bertubi-tubi, itu bukan hanya beban administrasi, tapi juga menggerus kepercayaan terhadap institusi pajak,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DJP harus mengedepankan presisi daripada frekuensi.
“SP2DK yang tepat sasaran jauh lebih efektif daripada SP2DK yang masif. Data harus akurat, permintaan harus jelas, dan komunikasi harus humanis,” lanjutnya.
Yulianto juga menegaska, lonjakan SP2DK tahun ini harus menjadi momentum evaluasi total.
“Reformasi perpajakan tidak cukup hanya dengan digitalisasi, Cara fiskus berkomunikasi dan memberi edukasi kepada WP jauh lebih menentukan. Tentunya, menjaga kepercayaan wajib pajak adalah kunci utama keberhasilan sistem perpajakan modern.” pungkasnya.
Writer : Wahyu/ Newstimes.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
