Penulis: Adv. Yulianto Kiswocahyono.,SE.,SH.,BKP/ Praktisi Hukum dan Perpajakan
NEWS TIMES – Bicara soal Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dirasa sangat menarik untuk diperbincangkan. Kita ketahui, program ini menargetkan operasional 80.000 unit di seluruh Indonesia. Namun kami mengingatkan mengenai keberlanjutkan dan manajemen risiko dalam program ini.
Yulianto yang juga Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jawa Timur ini menilai, Kopdes Merah Putih memiliki potensi besar untuk memutus rantai tengkulak di pedesaan. Dengan fungsi sebagai penyedia logistik dan distribusi pangan, koperasi ini bisa menjadi tulang punggung swasembada pangan.
“Secara konsep, program ini langkah konkret untuk menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, kuncinya bukan pada berapa banyak unit yang dibangun, melainkan pada profesionalisme pengelolanya,” ujar Yulianto kepada Newstimes.id di Surabaya, Sabtu (4/4/2026).
Lebih lanjut, Yulianto seorang Pengacara Pengadilan Pajak mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa sebagai jaminan modal koperasi. Langkah ini dinilai berisiko jika tidak dibarengi dengan payung hukum yang kuat dan pengawasan yang transparan.
“Jangan sampai koperasi ini hanya menjadi wadah titipan kepentingan elit desa atau sekadar ‘papan nama’ untuk mencairkan bantuan. Harus ada audit berkala yang melibatkan masyarakat langsung. Karena banyak kegagalan BUMDes di masa lalu, maka harus menjadi pelajaran agar Kopdes Merah Putih tidak terjebak dalam lubang yang sama,” tegasnya.
Sementara itu, Yulianto menyoroti tentang aspek digitaliasai. Menurtnya, dengan sistem perpajakan Coretax yang baru diimplementasikan pemerintah, koperasi desa dituntut untuk memiliki pencatatan keuangan yang rapi dan transparan.
“Transisi ke ekonomi digital adalah tantangan nyata bagi SDM di desa. Pemerintah jangan hanya memberi modal, tapi juga pendampingan teknologi informasi. Tanpa itu, koperasi desa akan sulit bersaing dengan platform perdagangan modern,” imbuhnya.
Yulianto menuturkan, pengawasan ketat melalui teknologi digital sangat krusial, mengingat program ini melibatkan aliran dana yang besar untuk pembangunan gerai, gudang, hingga unit simpan pinjam di tiap desa.
“Integrasi data NPWP, laporan keuangan, hingga SPT Tahunan PPh koperasi yang kini bisa diakses langsung oleh DJP adalah kemajuan besar. Namun, tantangan utamanya adalah kesiapan SDM di desa untuk mengelola administrasi pajak tersebut agar tidak terjadi penyelewengan,”tuturnya.
Meskipun dianggap sebagai terobosan besar dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, Yulianto sepakat bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada tiga hal.
“Program ini adalah terbosan besar jadi jangan sampai sia-sia. Sumber keberhasilan kopdes ini bergantung pada profesionalisme manajemen, independensi dari politik lokal, dan kejelasan regulasi pajak serta pertanggung jawaban dana publik,”pungkasnya.
Reporter: Mlk/Newstimes.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
