NEWS TIMES – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terancam dibubarkan oleh Presiden Prabowo jika tidak segera berbenah diri dalam kurun waktu satu tahun.
Ultimatum itu secara mengejutkan dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kepada Bea Cukai. Menurutnya, ancaman itu bukan gertakan sambal semata.
Melainkan didasari oleh sejumlah permasalahan kronis yang terus mendera Bea Cukai, yang menurut Purbaya, telah merusak kepercayaan publik dan negara.
“Saya bilang begini, karena image Bea Cukai kurang bagus di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Tak sekedar membubarkan, Purbaya juga mengancam akan merumahkan sekitar 16.000 pegawainya jika dalam waktu satu tahun kinerja dan citra publik Bea Cukai tidak kunjung membaik.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan alasan yang mendorong ultimatum tersebut.
“Ada under-invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang enggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh, katanya Bea Cukai main segala macam,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan, maraknya barang selundupan yang berhasil masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi menjadi sorotan utama. Hal ini merugikan industri dalam negeri dan pendapatan negara.
“Berbagai kasus viral terkait pelayanan dan pungutan bea masuk yang dianggap tidak wajar telah membuat citra Bea Cukai di mata masyarakat sangat negatif, bahkan di level pimpinan negara,” kata Purbaya.
Menyadari perlunya perbaikan drastis, Purbaya telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi internal di Bea Cukai.
Sebagai bagian dari solusi, Purbaya berencana mengimplementasikan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) secara luas untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan mengurangi interaksi manusia yang berpotensi memicu praktik korupsi.
“Jika perbaikan tersebut gagal dilakukan, opsi pembekuan dan penggantian peran Bea Cukai dengan pihak swasta, seperti Société Générale de Surveillance (SGS), siap ditempuh. Langkah serupa pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1985,”terangnya.
“Ancaman ini diharapkan dapat menjadi lonceng peringatan bagi seluruh jajaran Bea Cukai untuk segera berbenah dan mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan penerimaan negara optimal,” pungkasnya.
Reporter : Reza/ Jakarta
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
