NEWS TIMES — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur bersinergi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, II dan III, secara aktif mengadakan berbagai inisiatif untuk mendukung kepatuhan pajak pelaku usaha.
Salah satunya dengan, meluncurkan program kerja bernama Klinik Pajak Jawa Timur dan pembentukan Satgas Pajak Kadin Jatim, yang berlangsung di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (25/2/2026). Acara ini, bertepatan dengan kegiatan sosialisasi implementasi Coretax System serta PPh Badan dan Pribadi yang dilakukan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III.
Inisiatif program ini, dijalankan di bawah kepengurusan Kadin Jatim periode 2025–2030 yang dipimpin oleh Adik Dwi Putranto selaku Ketua Umum Kadin Jatim dengan Dr. KH. Muhammad Zakki menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Sistem Fiskal dan Kebijakan Moneter, bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH.,BKP selaku Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jatim, sekaligus Praktisi Perpajakan.
“Tujuan utama dari Klinik Pajak adalah, bahwa semua sektor industri yang ada di Kadin terpayungi sehingga mereka yg berusaha sudah tidak lagi takut akan pajak. Kalau selama ini, pengusaha semua sektor industri mengeluh atas pajak yang memberatkan, maka Kadin Jatim berinisiatif membuat suatu program kerja yaitu Klinik Pajak, sebagai solusi mengatasi kendala yang dialami wajib pajak, “ujar Praktisi Pajak Adv. Yulianto kepada Newstimes.id.
Lebih lanjut kata Adv. Yulianto, Kadin Jatim berperan sebagai pusat konsultasi (klinik) bagi anggota untuk memahami kebijakan pajak terbaru.
“Tentunya termasuk dorongan untuk memanfaatkan stimulus pajak daerah guna mengurangi beban operasional,” terangnya.
Ditempat sama, Kadin Jatim juga meresmikan Pembentukan Satuan Tugas (satgas) Pajak, yang berperan sebagai unit pendampingan dan konsultasi bagi para pengusaha di Jawa Timur, untuk menyelesaikan kendala administratif maupun teknis perpajakan.
“Satgas pajak dibentuk dengan tujuan agar pelaku usaha yang dikenakan pajak diluar kemampuan wajib pajak, akan bisa di komunikasikan terlebih dulu, sehingga WP bisa konsentrasi tanpa takut pajak dan pemerintah mencapai target. Selain itu, nantinya dengan adanya coretax semua akan terungkap ketidak benaran, “pungkasnya.
Rep: Mlk/ Newstimes.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
