NEWS TIMES – Mantan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, resmi ditunjuk sebagai Independent Co-Chair dalam proses replenishment (penggalangan dana) putaran ke-22 International Development Association (IDA22) oleh Grup Bank Dunia pada 5 Agustus 2026. Sri Mulyani terpilih melalui seleksi ketat komite internasional untuk mengemban amanat strategis, yaitu memimpin dan menghimpun dukungan kebijakan dan komitmen pendanaan dari negara donor dan peminjam untuk membantu 78 negara berpendapatan rendah di seluruh dunia hingga tahun 2031.
Menurut Praktisi Perpajakan Senior Adv. Yulianto Kiswocahyono, SE.,SH.,BKP, pengangkatan ini bukan sekadar berita diplomatik atau kebanggaan ekonomi makro biasa. Ini adalah sinyal kuat tentang bagaimana prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara, efisiensi alokasi sumber daya, dan reformasi perpajakan yang dibangun di level domestik berkelindan erat dengan arsitektur pembiayaan pembangunan internasional.
“Salah satu tantangan terbesar negara-negara berkembang dan negara termiskin (penerima IDA) adalah keterbatasan kapasitas mengumpulkan pendapatan dalam negeri (Domestic Resource Mobilization / DRM). Bantuan hibah dan pinjaman konsesional berbunga rendah dari IDA membantu menutup jurang pembiayaan (financing gap) infrastruktur dasar, kesehatan, serta pendidikan,”ujar Adv. Yulianto yang juga menjabat Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, kepada newstimes.id, Kamis (6/8/2026).
Namun, dari kacamata perpajakan, kata Adv. Yulianto, bahwa bantuan pembiayaan global tidak bertujuan untuk menggantikan peran pajak domestik, melainkan menjadi stimulus agar negara-negara penerima mampu membangun kepatuhan dan sistem perpajakan yang mandiri.
“Latar belakang Sri Mulyani yang berpengalaman memimpin reformasi perpajakan di Indonesia mulai dari modernisasi administrasi pajak hingga insentif fiskal berkelanjutan memberikan bobot kredibilitas tinggi untuk memastikan bahwa skema IDA22 tidak hanya fokus pada fundraising, tetapi juga pada penguatan tata kelola fiskal di negara penerima manfaat,” tutur Yulianto.
Lebih lanjut, Adv. Yulianto menuturkan, proses penggalangan dana IDA22 menuntut keseimbangan diplomasi yang rumit di tengah dinamika geopolitik dan fragmentasi ekonomi global. Negara-negara donor menghadapi tekanan anggaran dalam negeri, sementara negara-negara berpendapatan rendah menghadapi beban utang yang kian berat.
“Di sinilah peran penting seorang Independent Co-Chair dengan pemahaman mendalam tentang kebijakan pajak dan fiskal global. Pentingnya tansparansi dan akuntabilitas serta integrasi isu pajak internasional. Bagi kami, kiprah tokoh nasional di kancah internasional memberikan beberapa pelajaran penting,” ungkapnya.
“Pengakuan dunia terhadap kepemimpinan Sri Mulyani turut memperkuat citra bahwa arah kebijakan fiskal dan perpajakan Indonesia diakui secara internasional, semakin eratnya Indonesia dengan lembaga multilateral akan mendorong penyelarasan standar perpajakan domestik dengan praktik terbaik global (global best practices). Kemudian pembiayaan pembangunan melalui instrumen pajak dan bantuan multilateral, memiliki tujuan sama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan meretas kemiskinan,”imbuhnya
Adv.Yulianto menyimpulkan, Penunjukan Sri Mulyani di IDA22 Bank Dunia mempertegas prinsip dasar perpajakan. pajak adalah tulang punggung pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.
“Bagi kami selaku praktisi pajak, momentum ini diharapkan mampu membawa standar kepatuhan perpajakan internasional yang lebih adil ke Indonesia, sekaligus menjadi pengingat bagi pengambil kebijakan domestik untuk terus menciptakan sistem perpajakan yang seimbang, transparan, dan berkeadilan bagi dunia usaha,”pungkasnya.
Rep: Mlk/Red
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
