NEWS TIMES – Praktisi Perpajakan Senior Adv. Yulianto Kiswocahyono,SE.,SH.,BKP memberi memberi reaksi mengenai langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi melantik jajaran pengurus dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang terdiri 26 tokoh nasional, di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut Adv. Yulianto, situasi di tengah tantangan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara, tertuju pada implikasi anggaran dan efisiensi belanja negara. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026, pemerintah menetapkan hak keuangan bulanan bagi ketua dan anggota Wantimpres sebesar Rp76.500.000 per orang.
“Angka ini dinilai perlu diimbangi dengan output kinerja dan rekomendasi kebijakan yang berdampak riil bagi perbaikan iklim ekonomi makro nasional,”ujar Adv. Yulianto saat dikonfirmasi Newstimes.id, Senin (05/10/2026).
Yulianto menilai, besarnya porsi anggaran belanja untuk pembiayaan kelembagaan negara menuntut adanya timbal balik yang setara bagi publik. Terlebih, jajaran Wantimpres periode ini dihiasi oleh sejumlah mantan menteri koordinator (Menko), ahli hukum, Pakar Politik hingga pelaku usaha papan atas seperti Chairul Tanjung, Dato’ Sri Tahir, dan Jusuf Hamka.
“Komposisi Wantimpres yang dihuni oleh para pengusaha besar dan mantan regulator ekonomi seharusnya menjadi nilai tambah strategis. Terutama di saat pemerintah sedang agresif memetakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak guna mengejar target APBN, kehadiran para tokoh ini diharapkan mampu membisikkan pertimbangan yang objektif agar regulasi pajak ke depan lebih ramah bisnis, adil, namun tetap optimal membiayai belanja negara,”kata Yulianto selaku Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur.
Di sisi lain, Yulianto mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara masukan Wantimpres dengan kebijakan moneter serta fiskal yang digodok oleh Kementerian Keuangan. Pertimbangan yang diberikan di balik pintu Istana diharapkan mampu meminimalisasi tumpang tindih regulasi yang kerap membingungkan wajib pajak di sektor industri.
“Kehadiran sosok ikonik seperti mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di jajaran anggota juga diharapkan membawa semangat transparansi dan efisiensi tata kelola birokrasi, sebagaimana rekam jejak kepemimpinannya di masa lalu,”tutur Yulianto
Lebih lanjut, kata Yulianto, masyarakat dan pelaku industri kini menanti bagaimana kontribusi nyata dari 26 penasihat kepresidenan ini.
“Tentu kami selaku praktisi menegaskan bahwa keberhasilan Wantimpres bukan diukur dari megahnya seremonial pelantikan, melainkan dari seberapa tajam analisis dan pertimbangan yang mereka berikan demi menjaga stabilitas ekonomi serta keadilan fiskal di tanah air,”pungkasnya.
Rep: Mlk/Red
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
