NEWS TIMES – Usai massa menggeruduk dan menjarah kediaman Anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio dan Nafa Urbach. Kini massa menyasar dan menjarah rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani sebanyak dua kali di Jalan Mandar Bintaro 3A, Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu dini hari (31/8/2025).
Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat sekelompok massa masuk ke dalam rumah dan membawa sejumlah barang berharga seperti televisi, kursi, isi lemari, dan lain sebagainya dari kediaman tersebut.
Menurut penuturan salah seorang warga sekitar yang enggan menyebut namanya, mengatakan penjarahan terjadi sebanyak dua kali.
“Penjarahan pertama terjadi sekitar pukul 1 dini hari, kemudian yang kedua kalinya datang lagi sekitar pukul 3 pagi lebih parang sekitar seribuan orang,”ungkapnya .
Saat ini kediaman Sri Mulyani dijaga ketat oleh puluhan prajurit TNI dan Petugas keamanan setempat untuk mengantisipasi aksi massa susulan.
Sementara itu, menanggapi ramainya aksi massa menggeruduk dan menjarah rumah sejumlah pejabat negara. Praktisi Ekonomi dan Perpajakan Yulianto Kiswocahyono,SE.,SH.,BKP berpendapat, menurutnya bahwa pejabat -pejabat yang di gruduk massa itu merupakan pejabat yang di benci rakyat.
“Menurut saya secara hukum, massa yang bersikap anarkis tidak dibenarkan. Tapi disisi lain, sikap tersebut adalah bukti bahwa rakyat sudah benci dan muak atas apa yang dialami oleh mereka di negara ini,”ujar Yulianto yang juga Konsultan Pajak..
Lebih lanjut, Yulianto menuturkan, para pejabat DPR dan para kabinet presiden prabowo justru harus indtrospeksi diri juga, kenapa rakyat sebenci itu hingga tega merusak fasilitas dan menjarah rumah beberapa elit politik dan Sri Mulyani. Tentu jawabannya faktor ketidak pekaan mereka terhadap penderitaan rakyat, kesenjangan ekonomi, sulitnya mendapatkan pekerjaan dan para pelaku usaha sulit maju,”ungkapnya
“Banyak faktor yang membuat rakyat sudah geram pada pejabat. Secara realisitis para pejabat DPR seakan mati empati terhadap penderitaan rakyat,”kata Yulianto yang juga Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur.
Kata dia, rakyat kita secara ekonomi menderita seakan di cekit habis-habisan tapi yang menikmati para pejabat dan elit politik.
“Kebijakan-kebijakan yang dibuat seakan mengedepankan kepentingan para pejabat ketimbang rakyat, seperti pajak dibebankan kepada rakyat, PPN naik 12 % PBB naik gila-gilaan, sementara Dewan tidak dibebankan pajak, tunjangan tinggi, hal ini memicu amarah rakyat,”tuturnya.
Menurutnya, Menkeu Sri Mulyani adalah salah satu pejabat yang membuat rakyat kecewa. Karena kebijakan perpajakan yang ia jalankan semakin membebani rakyat.
“Kebijakan pajak yang dibuat Sri Mulyani turut menjadi faktor kekecewaan rakyat. Karena sebelumnya ia menargetkan penerimaan pajak tahun 2026 naik hingga 2.692 triliun, tentu sangat mengecewakan rakyat semacam dicekek, kami berharap pemerintah mengedepankan kesejahteraan rakyat,”pungkasnya.
Reporter :Reza Jakarta/Newstimes.id
Editor : Malik/Newstimes.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
