NEWS TIMES – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya penyampaian niat keinginannya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wapres. Langkah ini mencuat menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan ijazah SMA miliknya serta berbagai desakan politik.
Menanggapi hal itu, Adv Yulianto Kiswocahyono,SE.,SH.,BKP selaku Praktisi Hukum dan Ketua DPC FERADI WPI Sidoarjo menuturkan, pentingnya kepastian sikap dari seorang pejabat negara di tengah polemik yang bergulir.
“Penyampaian wacana pengunduran diri tanpa diikuti keputusan resmi berpotensi menciptakan ketidakpastian politik di lingkungan pemerintahan. Selama belum ada keputusan dan mekanisme pengunduran diri yang dijalankan secara resmi, kedudukan hukum Gibran tidak berubah dan tetap menjabat sebagai Wakil Presiden,”ujar Adv. Yulianto kepada Newstimes.id, Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut, Adv Yulianto mengkritik keinginan wapres Gibran untuk menempuh pembuktian keabsahan dokumen di PTUN serta pengajuan PK ke Mahkamah Agung. Dalam berbagai ulasan hukum, muncul pandangan bahwa upaya hukum lanjutan tersebut tidak lagi relevan untuk mengubah substansi putusan MK dan MA yang bersifat final dan mengikat.
“Kami mengingatkan adanya prosedur baku dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 apabila pengunduran diri tersebut benar-benar direalisasikan. Secara ketatanegaraan, pengunduran diri Wakil Presiden tidak cukup hanya disampaikan secara lisan kepada Presiden, melainkan harus diproses melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jika jabatan Wakil Presiden lowong, MPR akan menyurati Presiden untuk mengusulkan dua calon pengganti guna dipilih dalam sidang paripurna MPR selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari,”pungkasnya. (Rz/Mlk)
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
