Penulis : Adv. Yulianto Kiswocahyono,SE.,SH.,BKP (Praktisi Perpajakan Senior dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur)
Lanskap perpajakan di Indonesia berada pada titik balik paling krusial dalam sejarah modernnya. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan sinyal menenangkan dengan menegaskan tidak ada kenaikan tarif maupun pungutan pajak baru di tahun ini. Di sisi lain, target penerimaan fiskal melonjak drastis hingga Rp2.357,7 triliun.
Sebagai praktisi pajak yang berhadapan langsung dengan dinamika lapangan, saya melihat situasi ini menciptakan tekanan tak kasat mata bagi dunia usaha. Ketika tarif tidak naik namun target penerimaan melonjak 13,5%, instrumen yang digunakan otoritas sudah pasti satu: pengetatan pengawasan secara agresif melalui pemanfaatan data dan penyempurnaan aturan teknis. Bagi wajib pajak, ini adalah era di mana ruang untuk melakukan kesalahan administrasi (human error) telah benar-benar tertutup.
Gurita Coretax System dan Jebakan Administrasi
Pondasi utama pengawasan ketat tahun ini bertumpu pada Coretax Administration System (CTAS) yang kini telah berjalan penuh. Digitalisasi mutakhir ini mengintegrasikan data dari berbagai lini secara real-time. Dari kacamata praktisi, efisiensi yang ditawarkan sistem ini patut diacungi jempol. Namun, transparansi digital yang radikal ini memicu fenomena baru di lapangan: kelelahan kepatuhan (compliance fatigue)
Saat ini, sistem otomatisasi data (data matching) langsung bekerja mendeteksi setiap ketidaksesuaian laporan. Sebagai contoh, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kini dapat meluncur secara otomatis hanya karena perbedaan desimal atau kesalahan validasi faktur dari pihak ketiga. Wajib pajak kini tidak hanya dituntut untuk patuh membayar, tetapi harus memiliki infrastruktur teknologi internal yang sama canggihnya dengan sistem miliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar terhindar dari sanksi otomatis.
Menambal Celah: Aturan Turunan yang Semakin Rigid
Tekanan untuk mengejar target penerimaan juga tercermin dari lahirnya serangkaian aturan baru yang fokus menutup celah penghindaran pajak (tax avoidance), salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.
Melalui beleid baru ini, pemerintah secara cerdas memperketat fasilitas PPh Final 0,5% untuk UMKM. Skema pemecahan omzet melalui pendirian beberapa entitas perseroan perorangan (firm splitting) kini tidak bisa lagi digunakan, karena omzet seluruh entitas yang dimiliki oleh individu yang sama kini dihitung secara terkonsolidasi. Aturan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum perpajakan kita yang kini secara tegas mengedepankan prinsip Substance Over Form—melihat substansi ekonomi alih-alih sekadar formalitas hukum.
Ketegasan serupa juga terlihat pada penataan profesi kami melalui PMK Nomor 55/2026 tentang Aturan Baru Konsultan Pajak & Kuasa Wajib Pajak. Dengan memperketat uji kompetensi (SKK) dan kewajiban Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), otoritas ingin memastikan bahwa ekosistem kepatuhan dibangun oleh para profesional yang berintegritas, sekaligus mempersempit ruang bagi praktik rekayasa pajak yang melanggar hukum.
Kebijakan Responsif: Belajar Mendengar Suara Pasar
Kendati pengawasan semakin ketat, kita juga perlu mengapresiasi sikap adaptif pemerintah. Langkah DJP yang menunda pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace (PMK 37/2025) hingga akhir Oktober 2026 menunjukkan bahwa otoritas masih memiliki empati ekonomi. Penundaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah sadar akan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan pelaku usaha digital domestik di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya kokoh.
Sikap responsif seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan. Insentif seperti PPN DTP Properti yang diperpanjang hingga akhir tahun 2026 menjadi oase bagi sektor riil. Namun, kembali lagi, seluruh fasilitas ini menuntut tertib administrasi yang luar biasa ketat di lapangan.
Rekomendasi Strategis bagi Dunia Usaha
Menghadapi kondisi aturan perpajakan yang dinamis dan super-ketat ini, para pelaku usaha tidak boleh lagi bersikap pasif-reaktif. Strategi bermain “kucing-kucingan” atau mencari celah hukum yang abu-abu sudah usang dan berisiko tinggi.
Dunia usaha harus segera beralih ke strategi Tax Risk Management (Manajemen Risiko Pajak) dengan langkah konkret:
- Otomatisasi Resiprokal: Membangun atau mengadopsi sistem akuntansi internal yang mampu melakukan rekonsiliasi data secara otomatis sebelum laporan dikirim ke DJP.
- Penguatan Bukti Transaksi: Mengamankan dokumen pendukung (underlying documents) seperti kontrak, berita acara, hingga bukti arus kas secara komprehensif untuk mendukung pembukuan.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Memastikan tim finance dan accounting selalu mendapatkan update regulasi teknis secara berkala agar tidak salah menerapkan skema pemotongan seperti TER PPh 21 atau aturan natura.
Mengejar target tax ratio menuju angka 11% adalah target yang sangat mulia demi kemandirian fiskal bangsa. Namun, otoritas pajak juga harus ingat bahwa kepatuhan yang berkelanjutan lahir dari kepercayaan publik (public trust) dan kepastian hukum, bukan dari rasa takut akan sanksi yang mengintai di balik algoritma sistem digital.
Negara dan wajib pajak bukanlah dua pihak yang sedang bertarung di ring sengketa, melainkan mitra strategis. Menjaga dunia usaha tetap tumbuh secara sehat sambil memastikan hak-hak negara terpenuhi secara adil adalah seni tertinggi dalam kebijakan fiskal Indonesia hari ini.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis Adv. Yulianto Kiswocahyono.,SE.,SH.,BKP dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi newstimes.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
