Penulis : Adv. Yulianto Kiswocahyono,SE.,SH.,BKP (Praktisi Perpajakan Senior)
Bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum fiskal di Indonesia, beberapa tahun terakhir ini terasa seperti menaiki roller coaster tanpa rem. Gelombang reformasi perpajakan yang diawali oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hingga puncaknya pada implementasi penuh Coretax Administration System, telah mengubah total lanskap perpajakan tanah air.
Sebagai praktisi yang berdiri di garis depan—menjembatani kepentingan Wajib Pajak dengan target penerimaan negara—saya melihat sebuah paradoks besar. Di satu sisi, modernisasi regulasi ini menjanjikan efisiensi dan keadilan. Namun di sisi lain, ia menciptakan “kelelahan regulasi” (regulatory fatigue) yang luar biasa di tingkat akar rumput bisnis.
Paradoks Kepastian Hukum dan Kecepatan Regulasi
Salah satu asas utama dalam pemungutan pajak yang sehat adalah certainty (kepastian hukum). Wajib pajak butuh kepastian untuk menghitung proyeksi bisnis mereka dalam jangka panjang. Sayangnya, kecepatan terbitnya aturan turunan di Indonesia sering kali membuat napas dunia usaha terengah-engah.
Mari kita ambil contoh aturan mengenai Pajak atas Natura dan Kenikmatan, serta skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh Pasal 21. Niat pemerintah tentu baik: menyederhanakan administrasi dan menutup celah penghindaran pajak. Namun dalam praktiknya, aturan teknis yang kerap kali multitafsir di awal peluncuran memaksa tim payroll dan divisi akuntansi perusahaan lembur berhari-hari hanya untuk melakukan trial and error pada sistem mereka.
Ketika aturan berubah terlalu cepat, yang terjadi bukan peningkatan kepatuhan secara sukarela (voluntary compliance), melainkan kepatuhan yang dipicu ketakutan akan sanksi (enforced compliance).
Era Coretax System: Transparansi Total atau Pengawasan Agresif?
Kini, kita resmi memasuki era baru dengan integrasi penuh Coretax System. Dari sudut pandang teknologi, ini adalah lompatan kuantum yang patut diapresiasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki “mata” yang jauh lebih tajam berkat otomatisasi data matching dan integrasi NIK-NPWP. Celah untuk bersembunyi di dalam shadow economy praktis telah ditutup.
Namun, transparansi digital ini membawa konsekuensi psikologis bagi dunia usaha. Dengan pengawasan yang berbasis real-time, ruang untuk melakukan kekeliruan administratif yang tidak disengaja (human error) menjadi sangat mahal harganya. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kini bisa terbit secara otomatis hanya karena selisih desimal atau keterlambatan validasi faktur oleh vendor.
Di sinilah peran otoritas pajak diuji: Apakah Coretax akan digunakan sebagai instrumen pembinaan yang memudahkan, atau justru menjadi mesin interogasi digital yang agresif untuk mengejar target penerimaan?
Menggeser Paradigma: Dari “Kucing-Kucingan” Menjadi Risk Management
Sebagai praktisi, saya sering mengingatkan klien bahwa era melakukan tax planning secara agresif atau bermain “kucing-kucingan” dengan fiskus sudah berakhir. Strategi terbaik hari ini bukan lagi mencari celah hukum yang abu-abu, melainkan memperkuat manajemen risiko internal (tax risk management).
Perusahaan harus mulai memperlakukan pajak bukan lagi sebagai biaya administratif tak terhindarkan, melainkan sebagai komponen strategis dalam tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance). Langkah konkret yang harus diambil adalah:
- Membangun Sistem Pembukuan yang Audit-Ready: Memastikan setiap transaksi didukung oleh dokumen substansial (Substance Over Form), bukan sekadar formalitas kuitansi.
- Investasi pada SDM dan Teknologi: Membekali tim internal dengan pemahaman regulasi terbaru agar tidak salah dalam menerapkan aturan teknis operasional.
Catatan Penutup untuk Otoritas
Reformasi perpajakan tidak akan mencapai potensi maksimalnya jika hanya fokus pada kecanggihan sistem dan perluasan basis pajak. Pemerintah juga harus menjamin simplifikasi aturan di tingkat teknis (PMK dan Perdirjen) serta konsistensi sikap para petugas pajak di lapangan. Jangan sampai, perbedaan penafsiran antara satu KPP dengan KPP lainnya kembali menjadi batu sandungan bagi kepastian investasi.
Pajak adalah darah bagi pembangunan negara, namun dunia usaha adalah jantung yang memompanya. Menjaga keseimbangan antara kesehatan jantung bisnis dan kelancaran aliran darah fiskal adalah seni tertinggi dalam kebijakan perpajakan yang sejati.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis Adv. Yulianto Kiswocahyono.,SE.,SH.,BKP dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi newstimes.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
