NEWS TIMES – Pimpinan DPR RI akan cabut tunjangan anggota dewan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo setelah menerima laporan dari Ketua Umum Partai Politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota dewan masing-masing.
Selain tunjangan anggota, pemerintah juga sepakat untuk melakukan moratorium atau penghentian kunjungan kerja ke luar negeri bagi para anggota DPR RI.
“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,”terang Presiden Prabowo, Minggu (31/8/2025).
Lebih lanjut, langka tegas yang dilakukan Ketum Parpol yaitu para anggota masing-masing dicabut dari keanggotaan di DPR RI.
“Para pimpinan DPR telah berbicara dan para Ketua Umum Partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya Prabowo.
Menanggapi hal itu, Yulianto Kiswocahyono, SE.,SH.,BKP selaku Praktisi Ekonomi dan Perpajakan mengatakan, pencabutan tunjangan anggota dewan yang dilakukan pimpinan DPR RI, jangan hanya jadi sebuah narasi belaka, tapi pembuktian. Jangan sampai peristiwa ini terulang kembali hanya karena ketidak pekaan pejabat elit politik terhadap rakyatnya dalam membuat kebijakan keliru.
“Kami berharap Pimpinan DPR benar-benar melakukan perubahan dikubunya, jangan hanya mementingkan perut anggota, tapi lupa rasa empati terhadap rakyat,”kata Yulianto.
Yulianto menambahkan, bagaimana dengan kebijakan pajak kita ?. Pemerintah harus mengevaluasi juga terkait perpajakan yang terkesan memberatkan.
“Presiden harus turut mengevaluasi kebijakan pajak yang terkesan mencekik rakyat, banyak pelaku usaha kecil menengah susah berkembang dan maju karena persoalan pajak yaitu PPN dan PBB yang gila-gilaan, saya harap presiden bisa memperbaiki kebijakan itu,”ungkap Yulianto yang juga Konsultan Pajak.
Editor : Malik/Newstimes.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
