Purbaya Ancam Bubarkan Bea Cukai, Praktisi Pajak Minta Reformasi Total

0
105
purbaya-ancam-bubarkan-bea-cukai-praktisi-pajak-minta-reformasi-total
Praktisi Pajak dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jatim, Yulianto Kiswocahyono,SE.,SH.,BKP. (Foto: Wahyu/ Newstimes.id)

NEWS TIMES – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini melontarkan pernyataan yang mengejutkan publik.

Pernyataan itu adalah ultimatum tegas yang dilontarkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terkait citra buruk dimata masyarakat dan media. Dalam pernyataannya Purbaya mengancam akan membubarkan dan merumahkan 16 ribu pegawai lembaga tersebut, jika dalam kurun waktu satu tahun tidak melakukan pembenahan internal.

“Saya sudah minta bapak Presiden, waktu satu tahun untuk fokus membenahi Bea Cukai. Kami menilai bahwa pemerintah harus siap mengambil langkah drastis melakukan reformasi Bea Cukai apabila praktik pungli, penyalahgunaan kewenangan, dan hambatan pelayanan logistik di Bea Cukai terus berulang,”ujar Purbaya dalam keterangannya.

Menanggapi hal ini, Praktisi Pajak sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jatim Yulianto Kiswocahyono, SE.,SH.,BKP menuturkan, peringatan keras dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan sinyal bahwa persoalan struktural di lingkungan Bea Cukai belum tertangani dengan tuntas.

“Kita tidak boleh mengulangi kesalahan sejarah. Kalau reformasi tidak dijalankan secara total, kita bisa kembali pada situasi seperti era Orde Baru, ketika fungsi pemeriksaan negara harus diserahkan kepada pihak luar seperti SGS karena krisis kepercayaan. Itu jangan sampai terjadi lagi,” kata Yulianto kepada wartawan Newstimes.id, Minggu (30/11/2025).

Lebih lanjut, Yulianto menambahkan, persoalan Bea Cukai bukan hanya menyangkut perilaku sebagian oknum, tetapi juga terkait arsitektur pengawasan yang belum sepenuhnya transparan dan belum didukung konsistensi kebijakan.

“Langkah pembekuan tidak akan menjadi solusi jangka panjang apabila tidak disertai reformasi menyeluruh. Pembekuan itu hanya shock therapo, tapi yang dibutuhkan sekarang adalah reformasi menyeluruh, audit independen, pengawasan digital yang kuat, dan konsistensi kebijakan, “tuturnya.

Yulianto mengingatkan, pemerintah harus memberi solusi terbaik, jangan sampai merugikan pelaku usaha yang taat regulasi.

“Pelaku usaha yang taat jangan sampai ikut dirugikan,”pungkasnya.

Reporter : Wahyu/ Newstimes.id

Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here