NEWS TIMES – Pemerintah menyoroti penurunan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang tercatat semakin signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Lesunya aktivitas produksi diberbagai sektor industri, serta tingginya pengajuan restitusi disebut menjadi kombinasi penyebab utama melemahnya penerimaan tersebut.
Penurunan kinerja industri yang mulai terasa sejak pertengahan tahun berdampak langsung pada menurunnya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), dan Jasa Kena Pajak (JKP). Kondisi ini, menciptakan tekanan pada penerimaan PPN karena basis pemungutan pajak ikut menyusut.
Di berbagai daerah, pelaku usaha melaporkan adanya penurunan permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor. Perlambatan ini tidak hanya dirasakan sektor manufaktur, tetapi juga sektor perdagangan besar, logistik, dan industri penunjang lainnya.
Menurut Praktisi hukum dan perpajakan, Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, menuturkan, dinamika restitusi yang tinggi menggambarkan adanya tekanan arus kas di tingkat wajib pajak.
“Saya sudah menempuh upaya administrasi sesuai peraturan yang berlaku, karena masih tidak ada jalan keluar maka dengan sangat terpaksa saya menempuh melalui gugatan jalur PTUN,” ujar Yulianto juga menjabat Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jatim kepada newstimes.id, Senin (1/12/2025).
Lebih lanjut, kata Yulianto dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kepastian hukum dan kepastian proses di bidang perpajakan menjadi sangat krusial.
“Menurut saya, kebijakan yang terlalu menekan tanpa mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha berpotensi memperdalam perlambatan sektor produksi,” kata Yulianto Konsultan Pajak.
Yulianto menambahkan, penurunan setoran PPN dapat menjadi indikator bahwa dunia usaha membutuhkan rangsangan kebijakan untuk memulihkan produktivitas. Sejumlah sektor mulai dari manufaktur, perdagangan besar, hingga industri bahan baku dilaporkan masih berada dalam fase adaptasi akibat pelemahan permintaan domestik dan global.
“Pemerintah disebut tengah menyiapkan langkah stabilisasi secara bertahap, termasuk memperkuat koordinasi antarinstansi fiskal, meninjau proses restitusi, serta mengidentifikasi sektor yang membutuhkan dukungan percepatan. Sejumlah opsi yang kerap mengemuka antara lain penyederhanaan prosedur administrasi, perbaikan layanan restitusi berbasis risk based approach, hingga penajaman insentif bagi sektor yang berorientasi ekspor dan penyerapan tenaga kerja, “pungkasnya.
Reporter : Wahyu/ Newstimes.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
