NEWS TIMES – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur menggelar Musyawarah Provinsi ke- VIII bertajuk Optimalisasi dan Penguatan Fungsi serta peran Kadin Jatim dalam membangun Masyarakat Dunia Usaha untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Hotel Shangri-la, Surabaya pada 10 sampai 11 Februari 2025.
Muprov ke-VIII Kadin Jatim dihadiri, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, Anggota DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putrato, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jatim, Yulianto Kiswocahyono., SE., SH., BKP dan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2humas) Kanwil DJP Jawa Timur I Sugeng beserta sejumlah undangan lainnya.
Turut serta diikuti oleh 134 peserta yang terdiri dari perwakilan Kadin Kabupaten dan 20 Asosiasi yang menjadi Anggota Luar Biasa Kadin Jatim.
Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Kadin Jatim karena telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Kadin Jatim lima tahun kedepan.
“Ini adalah amanah dan akan kami jalankan sebaik-baiknya,” ucap Adik saat memberikan sambutannya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri mengungkapakn bahwa Jawa Timur menjadi barometer perekonomian Indonesia.
“Pada tahun 2024, provinsi ini diproyeksikan tumbuh hingga 5,2%, dengan triwulan keempat diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.
Optimisme tetap harus tinggi, Jawa Timur akan terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Pertumbuhan ekonominya mencapai 4,93%, tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan nasional, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp3.150 triliun. Ini angka yang luar biasa besar,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jatim, Yulianto Kiswocahyono menambahkan, Jawa Timur adalah barometer ekonomi nasional. Dimana Jatim adalah bagian dari pusat bergeraknya suatu perusahaan.
“Untuk itu kami sarankan kepada Pengusaha bahwa jangan takut pajak, jika ingin menjadi pengusaha besar. Maka seringlah konsultasi perpajakan kepada pakarnya ketika ada kesulitan untuk minta petunjuk penyelesaian, “kata Yulianto yang merupakan Konsultan Pajak Indonesia.
Yulianto juga menyarankan terkait pelaksanaan aplikasi DJP baru yaitu Coretax dan pengenaan PPN 12 persen.
“Aplikasi coretax mempermudah WP untuk mempermudah membayar pajak sebagai penerimaan negara dan tentu kami mendukung hal itu, selama tidak terjadi kendala dalam mengakses. Sedangkan PPN 12 persen menurut kami seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden dan Kemenkeu, masyarakat tak perlu khawatir. Karena PPN 12 persen hanya diperuntukan barang tergolong mewah. Jadi pengusaha tetap bayar pajak karena sudah menjadi kewajibannya, “pungkasnya.
Reporter : Malik/ Newstimes.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
