NEWS TIMES – Hari Pers Nasional 2025 menjadi refleksi bagi insan pers di tengah tantangan perubahan zaman. Kehadiran kecerdasan buatan (AI) menawarkan kemudahan, tetapi juga mengancam kreativitas jurnalis. Naskah berbobot dengan ide orisinal masih sangat dibutuhkan.
Tantangan jurnalis tidak berhenti pada kehadiran AI. Efisiensi yang didorong Presiden Prabowo di berbagai sektor juga berdampak luas. Beberapa pekerja media, termasuk penyiar dan kontributor, kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini.
Di dunia penyiaran, banyak pekerja kontrak harus dirumahkan dengan alasan efisiensi. “Profesionalitas dan loyalitas bertahun-tahun dikalahkan oleh kebijakan efisiensi,” ujar seorang penyiar yang terdampak.
Keluhan bermunculan di media sosial. Seorang penyiar yang telah bekerja 11 tahun harus meninggalkan profesinya. Seorang kontributor televisi publik pun mengalami hal serupa. Dalam unggahan videonya, ia berusaha menenangkan istrinya setelah menerima kabar pemutusan kontrak.
Para pekerja yang dirumahkan mempertanyakan kebijakan ini. “Pak Presiden, makan gratis bagi anak-anak memang baik. Tapi bagaimana dengan orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan akibat efisiensi?” ungkap seorang penyiar RRI Ternate.
Realitas ini menimbulkan ironi. Di satu sisi, penyiar dan kontributor berjuang memberikan informasi. Di sisi lain, mereka justru diberhentikan.
Dampak kebijakan efisiensi ini tidak hanya terjadi di dunia penyiaran. Pegawai kontrak di berbagai lembaga pemerintahan juga mengalami pemutusan kerja massal.
Hari Pers Nasional seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat jurnalisme, bukan justru melemahkannya. “Efisiensi memang perlu, tapi jika dipukul rata tanpa solusi, dampaknya bisa tidak adil,” ujar seorang jurnalis senior.
Persoalan ini membutuhkan perhatian serius. Jurnalis dan pekerja media berharap ada kebijakan yang lebih bijak agar keberlanjutan profesi mereka tetap terjaga.
Fenomena yang terjadi ini justru berkebalikan dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo. Dalam pernyataannya pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-79, Minggu (9/2/2025), melalui rekaman video Prabowo menyebut pers memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi dan menyuarakan kebenaran di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia menegaskan kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab besar terhadap kepentingan nasional.
Praktiknya evisiensi yang dicanangkan justru berimbas pada semua sektor termasuk dunia penyiaran yang notabene terdapat para jurnalis dan penyiar digarda terdepan.
Apresiasi Presiden dengan dedikasi insan media yang terus berjuang di garis depan, meski menghadapi tantangan berat seolah berkebalikan.”Selama delapan dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting demokrasi, memberikan informasi yang benar kepada rakyat,” katanya.
Menurutnya, pers yang dinamis dan bertanggung jawab akan tetap setia pada cita-cita para pendiri bangsa. Ia percaya jurnalis dan insan media akan terus berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.
“Pers Indonesia harus menjadi pers yang Pancasilais, berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sebutnya.
Apa yang disampaikan Presiden Prabowo harus disikapi serius. Jurnalis dan pekerja media berharap ada kebijakan yang lebih bijak agar keberlanjutan profesi mereka tetap terjaga untuk tetao mengawal NKRI.
