NEWS TIMES – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memangkas anggarannya sebesar Rp. 81, 38 triliun dari pagu total Rp. 110,95 triliun. Maka secara otomatis usai mengalami efisiensi, anggaran KemenPU menyisakan Rp. 29,57 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan berdasarkan surat Menteri Keuangan tertanggal 24 Januari, maka dilakukan efisiensi anggaran Kementerian PU sebesar 81,38 triliun. Tentu perhari ini pagu dipa tahun 2025 sebesar 29,57 triliun
“Total pagu terbaru kini terdiri dari non rupiah murni Rp 16,31 triliun, dengan rincian ini PHLN dan rupiah murni pendamping sebesar berasal Rp 10 triliun, SBSN dan PNBP sebesar Rp 6,31 triliun. Ada pula rupiah murni Rp 13,26 triliun,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Dody menyebut, setidaknya ada 10 perubahan pola kerja Kementerian PU yang mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan insfrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas.
“Adapun pembatalan pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas, paperless office dan pendanaan kegiatan seremonial, “ungkapnya
Selain itu, lanjut Dody, peniadaan rapat atau seminar luring, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja non operasional yang terdiri dari honor output kegiatan, jasa konsultan dan kajian/analisis.
Kata Dody, anggaran yang berasal dari rupiah murni Rp 13,26 triliun bakal dipakai untuk sejumlah hal, meliputi belanja rutin seperti belanja pegawai Rp 3,3 triliun dan belanja operasional perkantoran Rp 1,3 triliun. Demikian juga, untuk non rutin termasuk alokasi untuk penanganan lumpur Sidoarjo sebesar Rp 162,44 triliun.
“Atas dasar surat Kemenkeu (Kementerian Keuangan) yang dimaksud kami juga telah mengirimkan surat ke Komisi V tertanggal 31 Januari 2025 hal permohonan persetujuan atas efisiensi belanja Kementerian PU,” jelasnya.
Reporter : Reza/ Jakarta
Cek Berita dan Artikel yang lain di WhatsApp Channel & Google News
